Enam Bulan Jelang Penetapan Calon, Bupati Diimbau Tak Lakukan Mutasi Pejabat
Pemerintahan

Enam Bulan Jelang Penetapan Calon, Bupati Diimbau Tak Lakukan Mutasi Pejabat

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Jelang tahapan penetapan pasangan calon Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sukoharjo mengirim surat himbauan kepada Pemkab Sukoharjo. Surat himbauan terkait upaya pencegahan mutasi atau penggantian pejabat yang berbau atau berkaitan dengan unsur politis.

Surat Himbauan dikirim 31 Desember 2019 dengan nomor surat 107/Bawaslu Prov.JT-25/PM.01.02/XII/2019 yang isinya menghimbau kepada Bupati Sukoharjo untuk tidak melakukan mutasi atau penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Surat himbauan itu disampaikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dugaan pelanggaran terhadap UU No.10/2016.

Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menjelaskan, salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah. Sehingga, upaya pencegahan tersebut merupakan bentuk meminimalisir potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi. Meskipun pada Pilkada nanti Bupati Sukoharjo tidak mencalonkan, namun Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi turut meramaikan panggung Pilkada 2020.

Diketahui pada 6 Januari 2020 kemarin, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya telah melantik 155 pejabat. Bawaslu menilai, pelantikan 155 penjabat di lingkungan pemkab seukoharjo pada Senin (6/1/2020) masih sesuai dengan ketentuan.

"Aturannya 6 Bulan sebelum penetapan calon, yang mana penetapan calon dilakukan pada 8 Juli 2019. Pelantikan itu pada tanggal 6 (Januari), sementara batas akhir melakukan pelantikan pada tanggal 7 (Januari)" kata Rochmad Basuki ditemui di kantornya, Kamis (9/1/2020).

Hal itu tertuang pada lampiran Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penetapan pasangan calon ditetapkan 8 Juli 2020. 

Sehingga, jika dihitung mundur enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka mulai 8 Januari 2020 Bupati Sukoharjo tidak diperbolehkan lagi melakukan mutasi atau penggantian.

Hal tersebut diatur pada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Larangan tersebut juga mengatur baik kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa. Hal itu tegas diatur pada pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.