Berikan Perlindungan Pengawas Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
Peristiwa

Berikan Perlindungan Pengawas Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sukoharjo, Kamis (28/11). Pertemuan guna membahas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengawas pemilu pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020 mendatang.

Divisi Hukum dan Data informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, mengatakan, pada pelaksanaan pilkada 2020 mendatang pihaknya akan mengupayakan jaminan sosial kepada pengawas pemilihan mulai dari tingkat kecamatan hingga TPS.

"BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada seluruh pengawas sesuai dengan tahapan serta masa kerja dari masing-masing pengawasan pemilihan," ujarnya.

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sukoharjo, Eko Budiyanto, menambahkan, pada penyelenggaraan piklkada yang akan datang pengawas akan menghadapi beban risiko kerja yang cukup besar, seperti pada saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan raya, pengawasan pada masa tenang maupun patroli pengawasan. Sehingga hal tersebut cukup melelahkan, baik kondisi fisik pada setiap penyelenggara. 

Sebelumnya Bawaslu RI telah melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusat dalam pemberian perlindungan sosial kepada pengawas pemilu. Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Sukoharjo yang secara langsung diwakili oleh Kepala Cabang Diky Hardiyanto langsung menindaklanjuti hal tersebut dan mengapresiasi kepedulian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh jajarannya.

Diky mengatakan, program jaminan perlindungan sosial untuk jajaran pengawas pemilihan di Sukoharjo akan dilakukan pada Januari 2020 sesuai dengan masa tugas masing-masing. Adapun cakupan progam yang akan diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

"Semoga program tersebut diharapkan aman dan nyaman bagi petugas pada pelaksanaan pemilukada 2020 di Kabupaten Sukoharjo," paparnya.

Sementara Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Ali Mursidi mengatakan, rencana seluruh iuran untuk program tersebut telah dialokasikan dari APBD. Adapun jumlah pengawas yang akan didaftarkan di program tersebut sebanyak 1.638 orang.