PPDB Sistem Zonasi Dianggap Hilangkan Kompetensi Anak
Pendidikan

PPDB Sistem Zonasi Dianggap Hilangkan Kompetensi Anak

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo Mochammad Samrodin menyesalkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Menurutnya, sistem zonasi pada PPDB telah menghilangkan daya kompetensi anak.

Meski tujuannya sangat bagus yakni untuk pemerataan dan distribusi guru, namun ia menganggap sistem zonasi ini terlalu dipaksakan. Apalagi sebelumnya belum ada sosialisasi terkait kebijakan tersebut, sehingga dianggap sangat mendadak.

"Dengan adanya sistem zonasi banyak sesungguhnya siswa itu berprestasi tapi tidak bisa memilih sekolah yang diinginkannya, sehingga perlu dievaluasi untuk tahun depan. Jangan sampai membuat aturan zonasi di angka 90% domisili terdekat, ini terlalu berlebihan, sehingga zonasi ini belum tepat," paparnya, Kamis (11/7/2019).

Bahkan dengan adanya aturan sistem zonasi tersebut, banyak siswa dan orang tua kebingungan mencari sekolah. Seperti di Kecamatan Bendosari dan Grogol, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah yang lokasinya jauh dari sekolah negeri. 

"Harusnya dari Dinas Pendidikan setempat harus bisa membagi zonanya, paling tidak zona SMA Negeri 1 itu mencakup beberapa kecamatan yang diutamakan. Repotnnya ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah," imbuhnya.

Ia menyarankan kepada pemangku kebijakan, untuk membuat peraturan yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan protes, apalagi mempersulit masyarakat khususnya wali murid.

Terpisah Kepala Disdikbud Sukoharjo Sudarno mengatakan, sistem zonasi dianggap menghilangkan ruh penilaian di sekolah termasuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK). Karena penerimaan siswa mayoritas berdasarkan jarak rumah dari sekolah, bukan berdasarkan nilai.

Sehingga beberapa siswa berprestasi tidak mendapat sekolah yang diinginkan, karena kalah bersaing dengan siswa yang jaraknya lebih dekat dari sekolah. Belum lagi regulasi zonasi tidak berlaku di sekolah binaan kementrian agama (Kemenag) seperti pesantren.

"Ada sisi lemahnya, mudah-mudahan tahun depan ada revisi lagi," pungkasnya.