Perwakilan PKL Pertanyakan Aturan Jam Malam
Peristiwa

Perwakilan PKL Pertanyakan Aturan Jam Malam

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Sejumlah perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo melakukan audiensi dengan DPRD Sukoharjo, Rabu (20/01/2021). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait aturan selama pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

Perwakilan pedagang yang datang meliputi PKL di Solo Baru, Alun-alun Sukoharjo, dan Citywalk Sukoharjo. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, Wakil Ketua DPRD, Sapto Purnomo, dan Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Idris Sarjono.

Diketahui, aturan jam malam selama PPKM Sukoharjo membuat pedagang kuliner di Kabupaten Sukoharjo merasa iri. Sebab aturan tersebut hanya berdampak pada pedagang kuliner, khususnya malam hari dan tidak berlaku pada pedagang di pasar.

Menurut pedagang citywalk Sukoharjo, Abdul Syukur, jika yang dipermasalahkan karena kerumunan, di pasar kerumunannya lebih parah daripada di rumah makan.

"Di Pasar juga ada pedagang kuliner juga, tapi kenapa aturannya hanya saat malam hari saja," ucapnya, Rabu (20/1/2021).

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dr. Yunia Wahdiyati mengatakan, pemberlakukan jam malam karena erat kaitannya dengan imunitas manusia. Ia tidak memungkiri ada penularan Covid-19 saat pagi, siang, dan malam. Namun, resiko penularan pada malam hari lebih tinggi. 

"Secara biologis, ketahanan manusia, imunitasnya semakin menurun pada malam hari. Karena tubuh kita bekerja di malam, tidak seperti seperti di siang," katanya.

Dengan kondisi imun yang menurun ini, dan jika masyarakat berada di tempat yang berpotensi penularan. Maka akan lebih besar terjadi penularan.

"Siang ada penularan, tapi potensi berbeda dengan malam hari. Imunitas manusia mulai sore menurun, makanya saat malam harus istirahat 6-8 jam," terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menyampaikan, kebijakan PPKM tersebut merupakan aturan turunan dari pemerintah pusat, yang turun ke pemerintah provinsi (Pemprov) dan dilaksanakan ditingkat Kabupaten/kota.

"Secara aturan, kita ikuti aturan dari pemerintah yang ada diatas (pemerintah pusat dan Pemprov," ucapnya.

Terkait apa yang akan terjadi setelah PPKM berakhir, Wawan mengatakan masih belum menerima peraturan lanjutan. Kendati demikian, Wawan meminta di sisa pemberlakuan PPKM yang tinggal lima hari lagi ini, pedagang bisa mematuhi aturan yang ada

"PPKM ini dari tanggal 17-25 Januari 2021, setelah itu belum ada kebijakan lagi. Mungkin akan kembali kepada aturan sebelum tanggal 17," tandasnya.