Pasca Cekcok, Pemkab Revisi SE Pembatasan Jam Operasional Pelaku Usaha
Pemerintahan

Pasca Cekcok, Pemkab Revisi SE Pembatasan Jam Operasional Pelaku Usaha

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merevisi Surat Edaran (SE) Bupati Sukoharjo No 400/061 yang mengatur pembatasan jam operasional usaha kuliner. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Sekda Sukoharjo, Budi Santoso pada Kamis (14/1/2021) petang.

Dalam SE tersebut berisi tentang jam operasional restoran dan sejenisnya dibatasi maksimal pukul 19.00 WIB, dilanjutkan dengan layanan take away atau bungkus maksimal pukul 21.00 WIB.

Regulasi ini juga diketahui sama dengan SE yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah nomor 443.5/0000870 tentang penegasan pelaksanaan PPKM di Jateng.

Budi menyampaikan revisi SE Bupati Sukoharjo telah ditandatangi Wardoyo Wijaya dan langsung diberlakukan pada Kamis malam.

"Baru saja revisi SE Bupati Sukoharjo ditandatangani beliau. Pengaturan jam operasional usaha kuliner menyesuaikan SE yang diterbitkan Pemprov Jawa Tengah," katanya.

Menurut Budi, kebijakan tersebut sebagai komitmen Pemkab Sukoharjo untuk menyelaraskan regulasi yang diterbitkan Pemprov Jawa Tengah. Sehingga, tidak ada perbedaan regulasi di setiap daerah di Jawa Tengah. 

Selain itu, revisi SE Bupati Sukoharjo wujud dari implementasi instruksi pemerintah pusat untuk menahan laju persebaran pandemi Covid-19 dan menekan angka kematian pasien positif di Sukoharjo.

"Pak Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 bertanggungjawab dan melindungi masyarakat dari paparan Covid-19. Karena itu, beliau ikut turun lapangan untuk menertibkan pengusaha kuliner yang melanggar regulasi," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sukoharjo, Sutarmo menyebut, Pemprov Jawa Tengah mengambil kebijakan tersebut untuk mengatur persamaan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di setiap daerah.

PPKM di setiap daerah harus seragam. Karena diketahui sejauh ini, kebijakan pembatasan jam operasional usaha kuliner di setiap daerah di Solo Raya berbeda-beda.

"Berdasar surat dari Pemprov Jawa Tengah, ada penyesuaian kebijakan pembatasan jam operasional usaha kuliner agar pelaksanaan PPKM seragam dan tidak ada kecemburuan," ujarnya.

Menurut Sutarmo, hal paling substansial dalam pelaksanaan PPKM adalah pembatasan jam operasional usaha kuliner. Para pelaku usaha kuliner bisa melayani pembeli dengan layanan take away atau bungkus setelah pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan jam operasional bagi para pelaku usaha kuliner pada hari pertama PPKM menuai protes dari para pedagang Marki Food Centre di City Walk di pinggir Jalan Jenderal Sudirman.

Bahkan dihari berikutnya, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang ikut melakukan penertiban terlibat adu mulut dengan para pedagang. Video adu mulut tersebut viral di berbagai platform media sosial (medsos).

Di sisi lain, seorang penjual sate kambing Marki Food Centre, Anggit mengatakan, kebijakan pembatasan jam operasional usaha kuliner dinilai tidak realistis. Anggit mempertanyakan esensi kebijakan itu yang diterapkan hanya pada malam hari. Sementara, pengawasan protokol kesehatan pada pagi hari dan siang hari tak dilakukan secara ketat.

"Saya bilang aku luwe sebagai ungkapan kekesalan kebijakan yang tidak memberikan solusi kepada para pedagang. Pemerintah harus memberikan solusi kepada pedagang kuliner jika menerapkan pembatasan jam operasional pada malam hari," tandasnya.