Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran, Pemkab Bakal Kehilangan PAD Rp 10 Miliar
Pemerintahan

Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran, Pemkab Bakal Kehilangan PAD Rp 10 Miliar

Sukoharjo,(sukoharji.sorot.co)--Sejak merebaknya virus Corona atau Covid-19, berbagai sektor usaha mulai terpengaruh secara negatif. Mulai dari berkurangnya omzet, hingga beberapa tempat usaha harus merumahkan pegawainya.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan kebijakan khusus kepada pengusaha perhotelan dan restoran.

Disampaikan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Pemkab Sukoharjo bakal membebaskan pajak hotel restoran selama dua bulan terhitung mulai bulan April dan Mei. Selain itu Pemkab juga memberikan kelonggaran pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga akhir tahun 2020.

"Kami menyadari apa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah covid 19 ini. Karena itu, salah satu kebijakan yang kami ambil adalah pembebasan pajak selama dua bulan ke depan," ucapnya, Selasa (07/04/2020).

Jika selama periode tersebut masih ada perubahan, artinya secara nasional dinyatakan masa tanggap darurat Covid-19 ini berlanjut. Sehingga ia akan merevisi kembali kebijakan tersebut. Namun demikian, khusus untuk permintaan mengenai pajak air bukan menjadi ranah Pemkab. Sebab hal itu sudah menjadi ranah provinsi. 

"Silahkan untuk yang air, komunikasi sama Pemprov Jateng. Kalau di Pemkab relaksasi pajak tadi," ungkapnya.

Di Sukoharjo sendiri terdapat 24 hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo. Terkait dengan keputusan penghapusan pajak hotel dan restoran selama dua bulan, maka berkurangnya juga Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10 miliar.

Sebelumnya PHRI Sukoharjo telah mengajukan surat permohonan penundaan sejumlah pajak hotel dan restoran. Pasalnya 24 hotel dan restoran tersebut mengaku sangat kesulitan untuk memenuhi bahkan menjalankan operasi.

"Wabah Corona benar-benar berdampak pada hotel dan restoran di Sukoharjo. Bahkan, saat ini sejumlah hotel dan restoran tutup dan merumahkan sebagian besar karyawannya," ujar Humas PHRI Sukoharjo Ika Florentina.

Menanggapi putusan itu, PHRI Sukoharjo menyambut dan mengapresiasi. Sebab tanpa ada keringanan dari Pemkab, niscaya hotel dan restoran dapat bertahan. Padahal, dalam dua bulan ke depan okupansi yang diprediksi bisa mencapai 80 persen, hanya akan berjalan diangka 10-15 persen.

"Terimakasih sekali pada bupati atas kebijakan ini dan kami berharap, situasi ini segera berlalu sehingga kami yang bergerak di bidang jasa bisa kembali beroperasi lagi," tandasnya.