Dinilai Ada Pelanggaran, Cakades Minta Pilkades Langenharjo Diulang
Pemerintahan

Dinilai Ada Pelanggaran, Cakades Minta Pilkades Langenharjo Diulang

Grogol,(sukoharjo.sorot.co)--Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 125 Desa di Sukoharjo pada 11 Desember 2018 lalu, menyisakan sejumlah persoalan. Salah seorang calon kepala desa (Cakades) di Desa Langenharjo melayangkan surat keberatan hasil Pilkades kepada Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya pada 15 Desember.

Cakades bernama Madyo Utomo Sugimana bahkan berencana melakukan gugatan secara hukum atas proses pilkades karena dinilai adanya pelanggaran. Permasalahan terjadi mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi, hingga penetapan Cakades Langenharjo.

Saat itu panitia Pilkades tidak mencantumkan namanya secara lengkap dalam APK maupun dalam sosialisasi. dari nama lengkap yang seharusnya Madyo Utomo Sugiman tetapi disingkat menjadi Madyo Utomo S.

"Saya sudah korscek ke Panitia Pilkada, mereka beralasan disesuaikan dengan KTP padahal KTP saya namanya lengkap tidak ada yang disingkat," terang Sugiman, dikonfirmasi Kamis (20/12).

Hal itu berlanjut pada surat suara saat pencoblosan dimana nama Madyo Utomo Sugiman masih saja disingkat. Menurutnya, kebanyakan masyarakat tidak mengenali dirinya lantaran warga kenalnya dengan nama Sugiman. 

"Penyingkatan nama juga tidak meminta persetujuan dari saya," imbuhnya.

Atas permasalahan itu, pihaknya mengaku dirugikan. Pasalnya berpengaruh pada hasil pemilihan. Oleh sebab itu, ia berharap Bupati Sukoharjo segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan membatalkan berita acara Nomor 27 Tahun 2018 yang dibuat oleh Panitia Pilkades tertanggal 11 Desember 2018.

Hingga saat ini Sugiman akan masih menunggu surat balasan dari Bupati Sukoharjo untuk digunakan bukti untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Saya berharap kepada Pak Bupati agar memerintahkan Panitia Pilkades Langenharjo untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan mencantumkan nama lengkap saya sebagai peserta Pilkades," harapnya.

Menyikapi hal itu, Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sukoharjo Setyo Aji Nugroho mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut. Sesuai regulasi, batas waktu menyampaikan keberatan maksimal tiga hari setelah pemungutan suara yakni 12-14 Desember.