Diduga Money Politik Jelang Pilkades, Panwas Amankan Uang Jutaan Rupiah
Hukum & Kriminal

Diduga Money Politik Jelang Pilkades, Panwas Amankan Uang Jutaan Rupiah

Polokarto,(sukoharjo.sorot.co)--Tinggal menghitung jam lagi, Kabupaten Sukoharjo bakal menggelar Pilkades serentak yang berlangsung di 12 kecamatan. Jelang pelaksanaan Pilkades tersebut, warga menduga telah terjadi praktik money politik.

Menurut informasi yang diperoleh dari warga Desa Polokarto, Tulus Miharjo, praktik money politik telah terjadi di Desa/Kecamatan Polokarto. Dijelaskan, pada Minggu 9 Desember 2018, salah seorang warga bernama Wahyudi tengah nongkrong di pos kamling di Dukuh Jatirejo RT 1/RW 5 Desa Polokarto. Saat di tempat pos kamling itu, Wahyudi tak sengaja bertemu dengan Maryanto yang juga warga Jatirejo.

Dalam obrolan mereka, Maryanto bercerita pada Minggu sekitar pukul 17.00 WIB istrinya telah menerima uang dari Wr senilai Rp 150 ribu. Pada saat memberikan uang, Wr juga meminta kepada istri Maryanto untuk memilih calon lurah Polokarto yang berinisial SHR.

Mengetahui hal itu, Wahyudi langsung melaporkan kepada Panwas Pilkades Polokarto Sri Sugiyatno untuk di tindak lanjuti. Mendengar informasi tersebut, Panwas Pilkades Polokarto langsung mengklarifikasi ke tempat Maryanto bersama dengan Wahyudi.

Setelah didatangi oleh Panwas Pilkades Polokarto, istri Maryanto menceritakan alur cerita terjadinya money politik tersebut. Saat itu juga, setelah dari rumah Maryanto, anggota Panwas langsung bergegas menuju rumah Wr. Saat ditemui anggota Panwas, Wr mengaku bahwa telah memberikan uang sebesar Rp 150 ribu kepada istri Maryanto.

Dalam introgasinya, Wr juga mengakui kalau dirinya juga diberi uang Rp 2 juta untuk disebarkan ke warga dengan dalih memilih calon SHR. Diakui Wr, pihaknya baru memberikan uang Rp 700 ribu kepada warga. Sementara saat pertemuan itu, Panwas telah mengamankan dua buah KTP yakni milik Wr dan juga istri Maryanto serta sisa uang yang berjumlah Rp 1,3 juta.

Diketahui Panwas Pilkades Polokarto sudah melaporkan hal ini kepada Panwas Pilkades Kecamatan untuk segera ditindak lanjuti. Namun saat dikonfirmasi melalui telepon, Parno anggota Panwas Pilkades Polokarto tidak menahu akan hal itu

"Saya tidak tahu soal itu, langsung ke pak ketua saja," ucap Parno saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (11/12/2018).

Sementara itu, Sekda Pemerintah Desa Setyo Aji Nugroho saat dimintai keterangan juga belum mendengar hal tersebut. 

"Belum tahu, konfirmasi sama panitia pengawas kecamatan saja," terang Aji saat dihubungi melalui WhatsApp.

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pilkades dan Peraturan Bupati (Perbup) No 29 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Pilkades, praktek politik uang atau sering disebut money politik dalam Pilkades dia dua aturan hukum tersebut tidak diatur.

Namun saat ada warga yang melapor atas permainan itu, laporan warga akan ditindak lanjuti berdasarkan UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.

Pada ayat 1 berbunyi ‘Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah’.

Sedangkan pada ayat 2 ‘Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.’