Studi PP 17 Tahun 2018, Dewan dan Pemkab Sukoharjo Kunjungi Bontang
Pemerintahan

Studi PP 17 Tahun 2018, Dewan dan Pemkab Sukoharjo Kunjungi Bontang

Bontang,(sukoharjo.sorot.co)--Komisi 1 dan 4 DPRD Kabupaten Sukoharjo menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Timur, selama tiga hari 9-11 Oktober 2018. Beberapa tujuan kunjungan kerja di antaranya Pemkot Bontang, Samarinda dan Pemkab Kutai Kartanegara.

Di hari pertama kunjungan, anggota DPRD dari Komisi 1 yang membidangi Pemerintahan dan Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan, mengunjungi ke Kantor Walikota Bontang. Kunjungan dipimpin oleh Asisten II Sekretaris Daerah Widodo, serta didampingi Komisi 1 Titik Murtini dan Komisi 4 Wawan Pribadi.

Rombongan diterima langsung Walikota Bontang Hj dr Neni Moerniaeni So.OG didampingi Asisten administrasi dan pembangunan Zulkifli MT beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Walikota Bontang Neni Moernieani mengatakan, kota yang ia pimpin baru berusia 19 tahun dan hanya terdapat tiga kecamatan serta 15 kelurahan. Kecamatan ini terdiri dari Kecamatan Bontang Selatan yakni 6 kelurahan, Bontang Utara 6 kelurahan, dan Bontang Barat 3 kelurahan.

Walaupun tergolong kota kecil, namun Kota Bontang menyimpan potensi besar yakni terlihat dari APBD 2018 sendiri sudah mencapai Rp1,150 triliun dengan PAD sekitar Rp185 miliar. Kota Bontang sendiri berawal dari daerah pengolah seperti LNG dan Batubara. Bahkan pengembangan destinasi wisata maritim turut ikut dikembangkan sehingga Bontang semakin terkenal.

"Kita kotanya kecil tapi menyimpan banyak potensi yakni di bidang industri dan pariwisata. Bahkan selama lima tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan Adipura," terang Walikota.

Terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menjadi bahan dalam kunjungan, Neni memamaparkan, sebelum ada PP tersebut, Kota Bontang sudah ada kebijakan yang terkait. Selama ini Pemkot Bontang telah memberikan anggaran besar mulai dari kelurahan hingga RT yang dimana Pemkot Bontang memberikan kepada masing-masing RT berjumlah Rp100 juta per tahun untuk pengembangan RT. 

"Pelayanan publik juga terus kita kembangkan, termasuk layanan e-KTP dimana sudah mencapai 85%," papar Neni.

Dilanjutkan Neni, Kota Bontang merupakan kota yang aman yang nyaris tidak terdapat kasus kriminal. Terlihat di salah satu kampung Belimbing Kecamatan Bontang Barat dan semua RT terpasang kamera CCTV dimana pernah dinobatkan sebagai kelurahan terbaik se Kalimantan Timur.

Akan tetapi yang menjadi perhatian, di Kota Bontang ini minimnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengakibatkan tumpukan antrian di sepanjang jalur Samarinda - Bontang.