Fahri Sindir Kabinet Gado-gado Jokowi dan Kebohongan Kepada Publik
Pemerintahan

Fahri Sindir Kabinet Gado-gado Jokowi dan Kebohongan Kepada Publik

Mojolaban,(sukoharjo.sorot.co)--Hadir di Kota Sukoharjo, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menjawab pertanyaaan masyarakat soal jargon ‘2019 Ganti Presiden’, Minggu (15/4/2019). Acara yang dikemas dalam konsep ngopi bareng digelar di Wedangan Omah Kayu, Sapen, Mojolaban, dihadiri sejumlah masyarakat Sukoharjo, Solo dan Karanganyar. 

Salah satu pertanyaan yang dibahas adalah tentang kaos ganti Presiden 2019, kenapa Presiden Jokowi terlihat tidak percaya diri (pede) atau minder. Terkait pertanyaan tersebut, Fahri menilai kondisi kepemimpinan Jokowi yang memperparah adalah keberadaan tim di sekitar Jokowi. 

"Kalau mau bahas ini, pakai ilmu orang Solo atau orang Sumbawa? Saya kira memang ada persoalan di tim Pak jokowi. Kita bicara secara terbuka, karena ini negara demokrasi. Karena dulu di jaman orde baru kita gak boleh mengkritik. Kalau pakai kultur orang Sumbawa, saya sebut pak Jokowi banyak kelemahan, tapi bahayanya, adalah orang-orang disekitar jokowi ini tidak bisa memperkuat dia (Jokowi). Tidak ada yang berani memberikan advice untuk menjadi betul-betul tegap dan kuat. Rata-rata cuman muji aja, tidak berhasil melakukan auto corection," papar Fahri yang juga hadir bersama pimpinan DPR RI lainnya, Fadli Zon. 

Disebutkan Fahri, kabinet kerja yang dibentuk Jokowi saat ini adalah kabinet gado-gado. Ia menilai, setiap menteri mempunyai konsep sendiri yang berjalan tidak sesuai dengan konsep awal tujuan Jokowi.  

"Kabinetnya gak jelas juga, masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Kabinet gado-gado, campur-campur, gak punya ideologi gak punya pikiran. Dan itu yang membuat pak Jokowi tidak confident,” kritiknya. 

Dirinya juga mengingatkan agar Jokowi kembali ingat pada janji-janji saat kampanye yang pernah disampaikan ke rakyat. Ia menyebut jika janji-janji tersebut tidak bisa dipenuhi, dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik. 

"Yang ditagih oleh rakyat nanti adalah janji dia. Kan dia pernah janji dan janji itu ter-record. Bahkan dalam salah satu pasal dalam UU Kebohongan Publik adalah apabila pejabat negara menjanjikan sesuatu dan tidak dipenuhi kepada rakyatnya, bisa masuk dalam pasal kebohongan publik. Ada banyak janji kampanye yang sampai saat ini belum terealisasi dan tidak ada penjelasannya," pungkasnya.