Data Pemilih Bermasalah Bisa Berbuntut Sengketa
Politik

Data Pemilih Bermasalah Bisa Berbuntut Sengketa

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo di kantor Panwaslu setempat, Selasa (10/04/2018). Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi A, Ali Mansyur guna memantau persiapan Pilgub jelang pencoblosan pada Juni 2018.

"Kenapa kami mengunjungi Panwas, karena dana untuk Pilgub ini sangat besar, hampir Rp 1,3 triliun. Dan tentu karena dana yang besar, kalau pelaksanaan ini tidak baik, Pilgub hasilnya tidak maksimal maka yang rugi adalah masyarakat," jelas Ali Mansyur. 

Ali Mansyur berpandangan, salah satu faktor utama agar proses pesta demokrasi berjalan baik, ditentukan dari kinerja Panwaslu. Melalui kunjungan kali ini pula, pihaknya ingin mengetahui persoalan yang ada di daerah, yang sekiranya bisa dibawa ke provinsi ataupun hal-hal yang nanti bisa ditularkan di tempat lain.  

Salah satu yang menjadi temuan di Sukoharjo, kata Ali Mansyur, yaitu soal Data Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah. Data yang diterima Panwaslu dari KPU, DPS Kabupaten Sukoharjo sebanyak 657.683. Dari jumlah tersebut setelah dikoreksi Panwaslu menjadi 658.453. Rata-rata kesalahan adalah data ganda, tidak sesuai hingga salah ketik.

Ali mengungkapkan, DPS yang bermasalah tidak hanya di Sukoharjo saja, namun juga di Kabupaten Brebes. Kendati begitu, temuan-temuan ini menjadi hal yang positif lantaran informasi dan penjelasan dari Panwas bahwa kesalahan itu terdapat di dalam proses input yang dilakukan oleh KPU. 

"Tentunya hal seperti ini memang ada ruang bagi kita untuk mengurusi DPS. Biasanya masyarakat tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, mungkin masyarakat tidak mau membuka web KPU untuk melihat informasi pengumuman di papan," imbuhnya. 

Untuk membantu masyarakat, Panwas mempunyai peran penting, apalagi temuan ini termasuk yang luar biasa. Artinya hal yang semestinya tidak boleh terjadi kelalaian, ternyata bisa dilakukan oleh penyelenggara. 

"Kalau tidak ada temuan dari Panwas mungkin persoalan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahkan mungkin bisa menjadi sengketa yang akan berdampak pada proses yang berlarut-larut dan pembiayaan yang semakin banyak," tutup Ali Mansyur.