Ditangkap Aparat, Keluarga Aktivis Cari Bantuan Hukum
Hukum & Kriminal

Ditangkap Aparat, Keluarga Aktivis Cari Bantuan Hukum

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Penangkapan yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap KF warga Kecamatan Nguter dan S warga Jumapolo, Karanganyar, membuat keluarga tersangka dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) mencari bantuan hukum kepada tim Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pembahasan rencana bantuan hukum dilakukan di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo.

"Kami meminta bantuan hukum kepada dua orang yang saat ini ditahan di Polda. Kalau untuk Iss yang statusnya mahasiswa UMS, infonya sudah didampingi dari BKBH UMS. Maksud kami BKBH UMS dan PDM Sukoharjo juga mau membantu mendampingi dua warga yang juga tahan di Polda Jateng," papar Koordinator MPL, Bambang Wahyudi, saat ditemui di Kantor PDM Sukohoharjo, Rabu (07/03/2018).

Selain itu, pihaknya juga sudah menghubungi beberapa advokat untuk nanti terlibat bekerja sama dengan BKBH UMS dan PDM Muhammadiyah menjadi sebuah tim advokasi gabungan. Pihaknya juga meminta Ketua PDM Sukoharjo, Wiwoho Aji Santoso, untuk bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan kepada kedua tersangka.  

Sementara, perwakilan BKBH UMS, Marisa Kurnia Ningsih, menyampaikan jika kemarin Rabu (06/03) sudah mengunjungi Polda Jateng untuk melihat kondisi Iss yang sudah didampingi oleh LBH Semarang. Namun pihaknya meminta agar dari keluarga dan MPL menjelaskan dulu posisi kedua tersangka lainnya sudah menguasakan pendampingan hukum atau belum.

"Tadi sebelum berangkat ke sini (PDM Sukoharjo), pimpinan BKBH titip pesan karena infonya keluarga dan MPL sudah ketemu dengan LBH semarang. Ini posisinya sudah ada kuasa apa belum, kalau seandainya belum ada pendampingan hukum, nanti kita akan berkoordinasi dengan LBH Semarang dalam tim gabungan tersebut untuk memberikan advokasi kedua tersangka juga. Karena untuk yang mahasiswa (Iss) sudah didampingi oleh LBH Semarang. Jika (dua tersangka) sudah ada kuasa hukumnya, tetapi meminta bantuan kami, harus dicabut dulu kuasa hukumnya," tandasnya.

Sementara, Ketua PDM Sukoharjo, Wiwoho Aji Santoso, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak Universitas mengingat BKBH merupakan lembaga yang berada di bawah Fakultas Hukum dan juga Universitas. Pihaknya menunggu hasil status sebenarnya kedua tersangka sudah mempunyai kuasa hukum atau belum.

"Tadi sudah kita sampaikan kami akan berkoordinasi dengan UMS karena BKBH ini berada dibawah fakultas dan juga universitas. Karena bagaimanapun, kita ini ini memberi keteladanan hukum dengan menegakkan hukum tetapi tidak melanggar hukum. Kalau dari kedua tersangka sudah ada kuasa hukum, tentu akan kita hormati. Tapi ketika nanti dibenarkan bahwa ada pencabutan dari keluarga melalui MPL tadi dan menguasakan kepada kami, tentu kami akan melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami," tutupnya.