PNS Boleh Jadi Anggota Panitia Pemilu, Ini Syaratnya
Politik

PNS Boleh Jadi Anggota Panitia Pemilu, Ini Syaratnya

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Ketua Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengungkapkan, tidak ada aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Anggota PPK, PPS maupun KPPS.

Sepanjang sesuai dengan persyaratan, PNS tidak dilarang menjadi anggota penyelenggara pemilu baik PPK, PPS maupun KPPS,” ujarnya, dihubungi Senin (12/2/2018).

Meski tak ada larangan yang tegas baik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun PNS diminta untuk berhati-hati dan tetap menjaga netarlitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Diketahui, dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tentang netralitas ASN, dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bambang menambahkan, setiap PNS/ASN yang terlibat dalam panitia penyelenggara pemilu harus mendapatkan izin secara tertulis dari instansi yang menaunginya. Selain itu, setiap PNS/ASN dituntut berintegritas dan tidak melakukan politik praktis atau memihak terhadap salah satu calon.

Kami sudah sampaikan kepada KPU Sukoharjo agar PNS yang terlibat kepanitiaan harus ada izin. Jika ditemukan indikasi ketidak netralan PNS dalam pelaksanaan pemilu, kami akan merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan untuk diberikan sanksi sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tandasnya.