Terbukti Berpolitik Praktis, Lurah dan Kades Diancam Hukuman Penjara
Politik

Terbukti Berpolitik Praktis, Lurah dan Kades Diancam Hukuman Penjara

Sukoharjo,(sukoharjo.sorot.co)--Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Juni 2018 mendatang, seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo diminta untuk menjaga netralitas. Kades boleh memihak seorang pasangan calon (paslon), namun tidak boleh mengarahkan massa untuk memilih salah satu paslon.

Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukoharjo Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Rohmad Basuki, menyampaikan, posisi kepala desa merupakan jabatan penting yang berada paling bawah dan dekat dengan rakyat. Namun ia meminta agar jabatan tersebut tidak disalahgunakan dalam konteks pemilu.

Kades boleh memihak paslon tertentu karena mereka juga mempunyai hak politik. Namun, mereka tidak boleh mengarahkan apalagi mengajak massa untuk memilih paslon tertentu. Itu sudah melanggar aturan dan kalau kades melakukan sosialisasi tentang paslon, harus semuanya, jangan hanya salah satu saja,” ujarnya, Selasa (30/1/2018).

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho menyampaikan, kades dan lurah harus memahami regulasi yang mengatur netralitas saat penyelenggaraan pemilu. Regulasi netralitas kades diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Sementara netralitas lurah yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Regulasi dibuat untuk dipahami dan dilaksankan para kades dan lurah. Kalau memang terbukti melanggar kami tak bertanggung jawab. Sanksi diterima langsung oleh para kades dan lurah,” ungkapnya.

Terkait hukuman yang akan diterima jika terbukti melakukan politik praktis dalam pilkada, pelaku diancam hukuman penjara maksimal selama enam bulan dan denda maksimal Rp 6 juta. Ketentuan itu tertuang dalam UU No 10/106 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.